BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang : a. bahwa
dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan
untuk memberikan pemahaman kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibuat
Pedoman Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4.
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik
lndonesia Negara Nomor 5539);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor .......).
Dengan
Persetujuan Bersama
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI
SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Kabupaten
Serang.
2.
Pemerintahan
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati
dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Serang.
5.
Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Serang di
Wilayah Kerjanya.
6.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik lndonesia.
8.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.
Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan
oleh Kepala Desa.
12.Rukun………
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus
untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa
dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Desa adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat
untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang
dibentuk oleh Camat yang melibatkan unsure Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia
untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala
Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ssrang.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat berasal dari PNS, yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang
serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu .
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala
Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang
jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di
desa yang bersangkutan.
29.
Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah
kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
BAB II...........
BAB II
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal
2
(1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang
adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh
Desa pada wilayah Kabupaten Serang, dan paling banyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun, dengan interval
waktu paling lama 2 (dua) tahun yaitu dengan pembagian sebagai berikut : Gelombang Kesatu Tahun 2015, Gelombang
Kedua Tahun 2017, dan Gelombang Ketiga
Tahun 2019.
(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
a.
persiapan;
b.
pencalonan;
c.
pemungutan suara; dan
d.
penetapan.
(3) Jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3
(1)
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
mengalokasikan biaya pemilihan Kepala
Desa melalui
bantuan
keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang dengan cara ditransfer ke
rekening Panitia Pemilihan Desa.
(2)
Panitia Pemilihan Desa dengan dipandu
Panitia Pemilihan Kecamatan menyusun perencanaan
biaya pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat
dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
Desa.
(3)
Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari
sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa
Pasal
4
(1)
Panitia Pemilihan Desa menggunakan bantuan
keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang untuk membiayayi pemilihan Kepala Desa sesuai perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa
yang telah disetujui oleh Bupati melalui Camat.
(2)
Besaran bantuan keuangan biaya
pemilihan Kepala Desa dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dan proporsional yaitu dengan menghitung jumlah hak
pilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serang dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati
Bagian
............
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Pembentukan
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 4
(1)
Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten di bentuk dan ditetapkan
oleh Bupati.
(2) Susunan Keanggotaan Panitia
Pemilihan Kabupaten terdiri dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur
Bagian terkait.
(3)
Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
a.
merencanakan,
mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa tingkat Kabupaten Serang ;
b.
melakukan
bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Desa;
c.
melaksanakan
seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
d.
melaksanakan
pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
e.
memfasilitasi penyelesaian permasalahan
pemilihan Kepala Desa; dan
f.
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa kepada Bupati.
Paragraf 2
Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan
Pasal 5
(1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan diawali dengan
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2) Susunan Keanggotaan Panitia
Pemilihan Kecamatan terdiri dari :
a. Camat sebagai Penanggungjawab;
b. 1 (Satu) orang Ketua;
c. 1 (Satu) orang
Sekretaris;
d. 1 (Satu) orang
Bendahara;
e. 2 (Dua) orang Anggota
terdiri dari :
1. 1 (Satu) orang Koordinator Panitia Pengawas berasal dari
unsur Koramil; dan
2. 1 (Satu) orang Wakil Koordinator Panitia Pengawas berasal
dari unsur Polsek.
(3)
Tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan :
a. memfasilitasi
pencetakan surat suara, surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan administrasi lainnya;
b. menyampaikan
surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia
Pemilihan Desa; dan
c. melakukan
evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia
Pemilihan Kabupaten.
(4)
Selain ...........
(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3)
diatas, Panitia Pemilihan Kecamatan
mempunyai fungsi :
a.
melaksanakan pembinaan dan pengarahan
serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Desa;
b.
membantu Panitia Pemilihan Desa dalam
melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
bakal calon;
c.
memandu pelaksanaan pembentukan Panitia
Pemilihan Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),
pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades);
d.
memverifikasi perencanaan anggaran yang
diajukan oleh panitia pemilihan desa;
e.
melakukan monitoring dan pengawasan
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
f.
membantu Panitia Pengawas dan Panitia
Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.
Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pengawas
Pasal 6
(1) Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, selain
diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, maka Camat membentuk
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya
berakhir 14 (Empat Belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa
terpilih.
(2) Susunan Keanggotaan Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
a.
1 (Satu) orang perangkat Kecamatan;
b.
1 (Satu) orang anggota Koramil;
c.
1 (Satu) orang anggota Polsek;
d.
1 (Satu) orang perangkat Desa; dan
e.
1 (Satu) orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
(3)
Panitia Pengawas mempunyai tugas
dan fungsi sebagai berikut :
a. memperlakukan calon Kepala
Desa secara adil dan setara;
b. mengawasi secara aktif semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
c. menerima laporan pelanggaran
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
d. menyelesaikan sengketa yang
timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
e. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada
instansi yang berwenang;
f.
menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tahapan
pemilihan.
(4). Dalam
…….
(4)
Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia
Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia
Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak diantara calon Kepala Desa dan menjamin
terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
Paragraf 4
Pembentukan
Panitia Pemilihan Desa
Pasal 7
(1)
Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa secara serentak, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang
selanjutnya di sebut Panitia Pemilihan
desa di bentuk oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan
Bupati.
(2)
Tata Cara
Pembentukan :
a.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang
Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa setempat dan Panitia
Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Desa;
b.
Pembentukan dan penunjukan Panitia
Pemilihan Desa harus mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman setiap Panitia
Pemilihan Desa.
c.
Panitia Pemilihan Desa terdiri dari
unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
d.
Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat ditunjuk sebagai Panita Pemilihan Desa.
e.
Setelah terbentuk Panitia Pemilihan
Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Keputusan tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Desa.
f.
Susunan
Keanggotaan Panitia Pemilihan Desa, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
1.
Ketua;
2.
Wakil Ketua;
3.
Sekretaris;
4.
Bendahara; dan
5.
5 (lima) orang Anggota
g.
Setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa
membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan
mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
h.
Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
i.
Sumpah/janji panitia pemilihan
sebagaimana sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
selurus-lurusnya”.
j.
masa …..
j.
masa kerja Panitia Pemilihan Desa
terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa
Terpilih.
k. laporan pembentukan Panitia Pemilihan Desa disampaikan secara tertulis
oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada
Bupati melalui Camat.
Pasal 8
(1)
Panitia Pemilihan Desa mempunyai tugas
:
a.
merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;
b.
menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan
dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang
telah ditetapkan oleh Bupati;
c.
merencanakan dan mengajukan biaya
pemilihan Kepala Desa kepada Bupati
melalui camat;
d.
mengumumkan dan menerima pendaftaran
bakal calon Kepala Desa;
e.
melakukan pemukhtahiran Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
f.
melaksanakan penelitian, verifikasi, dan
klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
g.
menetapkan dan mengumumkan bakal calon
kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
h.
menetapkan dan mengumumkan calon Kepala
Desa yang berhak dipilih;
i.
melakukan pengundian dan penetapan nomor
urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut
calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara
penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumuman paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
j.
menetapkan tata tertib pemilihan Kepala
Desa;
k.
menetapkan tata cara kampanye;
l.
membentuk Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan susunan Ketua dan
Anggota untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
m.
mempersiapkan peralatan, perlengkapan
dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
n.
menetapkan tata letak Tempat Pemungutan
Suara (TPS) yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan
mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
o.
melaksanakan pemungutan dan penghitungan
suara;
p.
menetapkan dan mengumumkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara
(TPS);
q.
menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
dan
r.
melakukan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2).Dalam
……
(2)
Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Desa sebagaimana angka 3) diatas, Panitia Pemilihan Desa
dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan, yang terdiri dari :
a.
Tim pelaksana kegiatan pemukhtahiran jiwa
pilih;
b.
Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal
calon;
c. Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi keabsahan
persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
Persiapan, pencalonan, pemungutan suara,
dan penetapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dan penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian
sengketa tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan
Bupati ini.
BAB II
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal April
2015
BUPATI SERANG,
A. TAUIFIK NURIMAN
Diundangkan
di Serang
pada
tanggal April 2015
SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SERANG,
LALU ATHARUSSALAM R
BERITA
DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
SERANG
NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SERANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SERANG
A.
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SECARA SERENTAK DAN BERGELOMBANG
(1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang
adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh
Desa pada wilayah Kabupaten Serang, dan paling banyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun, dengan interval
waktu paling lama 2 (dua) tahun yaitu dengan pembagian sebagai berikut : Gelombang Kesatu Tahun 2015, Gelombang
Kedua Tahun 2017, dan Gelombang Ketiga
Tahun 2019.
(2)
Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang
dilaksanakan melalui tahapan :
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.
(3)
Jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa secara serentak
dan bergelombang ditetapkan oleh Bupati.
B.
BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA
(1)
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
mengalokasikan biaya pemilihan Kepala
Desa melalui
bantuan
keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang dengan cara ditransfer ke
rekening Panitia Pemilihan Desa.
(2)
Panitia Pemilihan Desa dengan dipandu
Panitia Pemilihan Kecamatan menyusun perencanaan
biaya pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat
dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan
Desa.
(3)
Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari
sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
(4)
Panitia Pemilihan Desa menggunakan bantuan
keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang untuk membiayayi pemilihan Kepala Desa sesuai perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa
yang telah disetujui oleh Bupati melalui Camat.
(5)
Besaran bantuan keuangan biaya
pemilihan Kepala Desa dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dan proporsional yaitu dengan menghitung jumlah hak
pilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serang dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
C.PEMBENTUKAN
…..
C.
PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS
1.
Pembentukan
Panitia Pemilihan Kabupaten
(1)
Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten di bentuk dan
ditetapkan oleh Bupati.
(2)
Susunan
Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari Unsur Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Unsur Bagian terkait.
(3)
Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
(4)
merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
Serang ;
(5)
melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa;
(6)
melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala
Desa;
(7)
melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
(8)
memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan
Kepala Desa; dan
(9)
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada
Bupati.
2.
Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan
(1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan diawali dengan
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2) Susunan Keanggotaan Panitia
Pemilihan Kecamatan terdiri dari :
a.
Camat
sebagai Penanggungjawab;
b. 1 (Satu) orang Ketua;
c. 1 (Satu) orang Sekretaris;
d. 1 (Satu) orang Bendahara;
e. 2 (Dua) orang Anggota terdiri dari :
1). 1 (Satu) orang Koordinator Panitia Pengawas berasal dari
unsur Koramil; dan
2). 1 (Satu) orang Wakil Koordinator Panitia Pengawas
berasal dari unsur Polsek.
3.
Tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan :
a.
memfasilitasi pencetakan surat suara,
surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan administrasi
lainnya;
b.
menyampaikan surat suara, kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
c.
melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
4.Selain
………
4.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud angka 3) diatas, Panitia
Pemilihan Kecamatan mempunyai fungsi :
(1)
melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta
petunjuk kepada Panitia Pemilihan Desa;
(2)
membantu
Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi
kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
(3)
memandu pelaksanaan pembentukan Panitia
Pemilihan Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades),
pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades);
(4)
memverifikasi perencanaan anggaran yang
diajukan oleh panitia pemilihan desa;
(5)
melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara;
(6)
membantu Panitia Pengawas dan Panitia
Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.
5.
Pembentukan
Panitia Pengawas
1) Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, selain
diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, maka Camat membentuk
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya
berakhir 14 (Empat Belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa
terpilih.
2) Susunan Keanggotaan Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
a.1 (Satu) orang perangkat Kecamatan;
b.1 (Satu) orang anggota Koramil;
c.1 (Satu) orang anggota Polsek;
d.1 (Satu) orang perangkat Desa; dan
e.1 (Satu) orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
3)
Panitia Pengawas mempunyai tugas
dan fungsi sebagai berikut :
(1)
memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
(2)
mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
(3)
menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemilihan Kepala Desa;
(4)
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
desa;
(5)
meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat
diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
(6)
menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tahapan
pemilihan.
4)Dalam ........
4)
Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia
Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia
Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak diantara calon Kepala Desa dan menjamin
terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
2.
Pembentukan
Panitia Pemilihan Desa
1) Dalam rangka
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tingkat Desa yang selanjutnya di sebut Panitia Pemilihan desa di
bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berpedoman kepada
jadwal yang ditetapkan Bupati.
2) Tata
Cara Pembentukan :
(1)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang
difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang
Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa setempat dan Panitia
Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Desa; dan
(2)
Pembentukan dan penunjukan Panitia
Pemilihan Desa harus mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman setiap Panitia
Pemilihan Desa.
(3)
Panitia Pemilihan Desa terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
(4)
Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat ditunjuk sebagai Panita Pemilihan Desa.
(5)
Setelah terbentuk Panitia Pemilihan Desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Keputusan tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Desa.
(6)
Susunan
Keanggotaan Panitia Pemilihan Desa, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
1.
Ketua;
2.
Wakil Ketua;
3.
Sekretaris;
4.
Bendahara; dan
5. 5 (lima) orang Anggota
(7)
Setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa
membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan
mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(8)
Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
(9)Sumpah…..
(9)
Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana
sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, senetral – netralnya dan seadil – adilnya, dan akan selalu
melaksanakan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
(10)
Masa kerja Panitia Pemilihan Desa
terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa
Terpilih.
(11)
Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Desa
disampaikan secara tertulis oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat.
3)
Panitia
Pemilihan Desa mempunyai tugas :
(1)
merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa;
(2)
menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan
dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang
telah ditetapkan oleh Bupati;
(3)
merencanakan dan mengajukan biaya
pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
(4)
mengumumkan dan menerima pendaftaran
bakal calon Kepala Desa;
(5)
melakukan pemukhtahiran Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
(6)
melaksanakan penelitian, verifikasi, dan
klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
(7)
menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala
Desa yang telah memenuhi persyaratan;
(8)
menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa
yang berhak dipilih;
(9)
melakukan pengundian dan penetapan nomor urut
calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon
Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara
penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumuman paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
(10) menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
(11) menetapkan tata cara
kampanye;
(12) Membentuk Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan
susunan Ketua dan Anggota untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
(13)
mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan
Tempat Pemungutan Suara (TPS);
(14) menetapkan tata letak
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang
jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di
Desa yang bersangkutan;
(15) melaksanakan
pemungutan dan penghitungan suara;
(16) menetapkan dan
mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Tempat
Pemungutan Suara (TPS);
(17) Mengawasi pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa;
(18) menetapkan calon
Kepala Desa terpilih; dan
(19) melakukan evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
4)
Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Desa sebagaimana angka 3) diatas, Panitia Pemilihan Desa
dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Panitia Pemilihan, yang terdiri dari :
a.
Tim pelaksana kegiatan pemukhtahiran jiwa
pilih;
b.
Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal
calon;
c.
Tim
pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi keabsahan persyaratan
administrasi bakal calon Kepala Desa.
D.
PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
1.
Perencanaan
Biaya Pemilihan Kepala Desa
(1) Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia
Pemilihan Desa, masing - masing menyusun perencanaan anggaran biaya pemilihan
Kepala Desa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penyusunan rencana kebutuhan biaya
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disesuaiakan menurut urusan Kepanitiaan
Pemilihan Kepala Desa dengan uaraian sebagai berikut :
(1)
Urusan Panitia Pemilihan Kecamatan
meliputi :
a.
pengadaan surat suara dan surat
panggilan;
b.
pencetakan plano penghitungan suara di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
c.
pengadaan kotak suara;
d.
honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan
dan Panitia Pengawas;
e. biaya operasional
Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pengawas (biaya transportasi,
makan minum, ATK, foto copy dll); dan
f.
biaya pengamanan per Desa.
(2)
Urusan Panitia Pemilihan Desa meliputi
:
1.
honorarium Panitia Pemilihan Desa;
2.
honorarium Tim Pelaksana Kegiatan :
-
Tim pelaksana kegiatan pemukhtahiran
jiwa pilih;
- Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal calon;
- Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi Keabsahan
persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;dan
- Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS).
3.
Biaya pengadaan kelengkapan peralatan
pemilihan Kepala Desa (bilik suara, kursi, meja, tenda, papan sosialisasi calon
Kepala Desa, sound system/pengeras suara, ATK dll);
4.
biaya operasional Panitia Pemilihan Desa dan Tim Pelaksana
Kegiatan (biaya transportasi, makan minum, ATK, foto copy dll).
3.
Perencanaan
biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati
melalui Camat dengan tembusan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dan Pemerintah Desa paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah
terbentuknya Panitia Pemilihan Desa.
4.
Persetujuan
biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diajukan
oleh Panitia Pemilihan Desa.
5.
Biaya
pemilihan Kepala Desa akan disalurkan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Desa sesuai urusan dan uaraian untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing.
6.
Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Desa
menggunakan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa
dan mempertanggung jawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.
Biaya
Pemilihan Kepal Desa untuk Panitia Pemilihan Kecamatan di biayai melalui DPA
SKP Kecamatan.
2.
Penetapan Pemilih
1)
Pemilih yang menggunakan hak pilih,
harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilhan Kepala Desa (DP4) yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) daerah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Serang; dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut
:
(1)
Penduduk Desa yang pada hari pemungutan
suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan
sebagai pemilih yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya
yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah;
(2)
Nyata-nyata tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya;
(3)
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(4)
Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2)
Daftar Penduduk Potensial Pemilih
Pemilihan Kepala Desa (DP4) per desa di cetak oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
3)
Daftar pemilih dimutakhirkan dan
divalidasi sesuai dengan data penduduk di Desa oleh Panitia Pemilihan Desa,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Memenuhi syarat Usia pemilih, yang
sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17
(Tujuh Belas) tahun;
b.
Belum berumur 17 (Tujuh Belas) tahun,
tetapi sudah/pernah menikah;
c.
Telah meninggal dunia;
d.
Pindah domisili ke desa lain; atau
4)
Belum terdaftar (penduduk Desa
bersangkutan yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetapi memenuhi kriteria
sebagaimana angka (1) dan angka (2) diatas, atau nyata-nyata betempat tinggal
di Desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan sebelum disahkannya
Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan keterangan RT/RW)
5)
Hasil pemutakhiran daftar pemilih,
disusun dan di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan
oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat
yang mudah dijangkau masyarakat, selama 3
(tiga) hari.
6)
Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemilih atau anggota
keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas
lainnya, atau dapat juga memberikan informasi yang meliputi :
a.
pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b.
pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang
bersangkutan;
c.
pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh
belas) tahun; atau
d.
pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak
memenuhi syarat sebagai pemilih.
7)
Usulan perbaikan dan informasi pemilih atau anggota
keluarga, merupakan dasar perbaikan Daftar Pemilih
Sementara (DPS).
8)
Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar, dapat
melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun
Warga, untuk dimasukan sebagai pemilih tambahan.
9)
Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh
Panitia Pemilihan pada tempat - tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
dalam Jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan tambahan.
10)
Panitia Pemilihan Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki
dan Daftar Pemilih Tambahan untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
11)
Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan di tempat yang
strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. selama jangka waktu 3 (tiga)
hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap
(DPT);
12)
Untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing
TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk
masing-masing TPS, sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat
perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
13)
Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang sudah
disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih
yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada kolom keterangan "meninggal dunia".
E.
PENCALONAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
1.
Pengumuman
Dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
(1)
Panitia Pemilihan Desa mengumumkan dan
menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan)
hari, melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media
informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat paling
sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.
(2)
Pendaftaran bakal calon Kepala Desa
dilaksanakan pada waktu jam kerja yaitu dimulai pada jam 08.00 WIB s/d jam
16.00 WIB setiap hari.
(3)
Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan kurang dari 2 (Dua) orang sampai dengan batas waktu yang
telah ditentukan, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling
lama 20 (Dua Puluh) hari.
(4)
Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran bakal
calon Kepala Desa selama 20 (Dua Puluh) hari tetap kurang dari 2 (Dua) orang,
Bupati menunda pelaksanaan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan
kemudian.
(5)
Calon kepala Desa yaitu penduduk desa
setempat wajib memenuhi persyaratan :
(1)
Warga Negara Republik Indonesia yang
dibuktikan dengan berupa KTP atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
(2)
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan
dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di
atas kertas bermeterai cukup.
(3)
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal
calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup
(4)
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah
Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari
tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah di verifikasi oleh
dinas/ instansi terkait. Hasil verifikasi dimaksud dituangkan dalam bentuk
Surat keterangan yang di terbitkan oleh dinas/kantor tingkat Kabupaten.
(5)
Berusia paling rendah sudah genap 25 (Dua Puluh
Lima) tahun dan paling tinggi genap 58 (Lima Puluh Delapan) tahun pada saat
mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang
dilegalisasi oleh pejabat tingkat Kabupaten yang menerbitkannya.
(6)
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan
dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
(7)
Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/
rumah di Desa setempat paling kurang 1 ( satu ) tahun sebelum pendaftaran yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga
(KK), dan tanggal penerbitanya terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.
(8)
Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari
Pengadilan Negeri.
(9)
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang
dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan
Kejaksaan Negeri.
(10)
Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan
surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri.
(11)
Berbadan sehat, bebas narkoba dan minuman keras
yang dibuktikan dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh pimpinan RSUD
dr. Drajat Prawiranegara berdasarkan hasil medical chek up, tes narkoba dan
psikotes.
(12)
Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut yang
dibuktikan dengan Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda
Kabupaten Serang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
(13)
Berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres.
(6)
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang
mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana diatas, juga harus
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(7)
Sekretaris Desa yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil, yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain
memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga telah mengabdi sebagai Sekretaris
Desa sekurang kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
(8)
Bagi Perangkat Desa yang akan
mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana
diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa, dan diber cuti serta sekurang-kurangnya telah mengabdi sebagai Perangkat Desa selama
10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa
yang bersangkutan.
(9)
Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yang akan mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, harus
mengundurkan diri dari keanggotaanya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa yang
dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan
ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai cukup dan disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.
(10)
Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan
diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana
diatas, juga harus mendapatkan Surat Rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
2.
Penelitian
Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Dan Penetapan Serta
Pengumuman Nama Calon Kepala Desa
(1)
Penelitian, penetapan dan pengumuman
nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (Dua Puluh) hari.
(2)
Panitia Pemilihan Desa yang dibantu
oleh Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan
administrasi bakal calon Kepala Desa, dan melakukan klarifikasi kepada
Instansi/Lembaga yang mengeluarakan dokumen bersama Panitia Pengawas.
(3)
Penelitian Kelengkapan persyaratan
bakal calon meliputi :
a.
Surat Keterangan sebagai warga negara
Indonesia;
b.
Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;
c.
Surat
Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.
Legalisasi ijazah atau surat keterangan
pendidikan formal atau kesetaraan atau persamaan dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir, dan untuk ijazah yang
terbitkan oleh sekolah/dinas/kantor/penyelenggara pendidikan yang berada diluar
wilayah Kabupaten Serang, hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Surat
Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Kantor Tingkat Kabupaten Serang;
e.
Legalisasi Akta Kelahiran;
f.
Surat Pernyataan bersedia dicalonkan
menjadi kepala Desa;
g.
Legalisasi kartu tanda penduduk;
h.
Surat Keterangan bertempat tinggal di
Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i.
Surat Keterangan tidak sedang menjalani
pidana penjara;
j.
Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang, yang diterbitkan oleh
pengadilan negeri dan kejaksaan negeri;
k.
Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
l.
Surat Keterangan catatan kepolisian
(SKCK);
m.
Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas
narkoba;
n.
Surat Keterangan tidak pernah menjabat
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
o.
Surat Pernyataan tidak pernah menjabat
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
p.
Surat Ijin tertulis bagi bakal calon yang
berasal dari Perangkat Desa, Sekretaris Desa PNS, dan PNS;
q.
Surat Rekomendasi Inspektorat bagi Kepala
Desa yang akan mencalonkan diri dan telah melaksanakan Riksus;
r.
Surat Peryataan pengunduran diri bagi
bakal calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD; dan
s.
Surat Keterangan telah mengabdi
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal
dari Perangkat Desa, dan Sekretaris Desa PNS;
(4)
Panitia Pemilihan Desa mengumumkan
hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa
kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan;
(5)
Apabila hasil Penelitian Kelengkapan
persyaratan calon Kepala Desa terpenuhi, Panitia menetapkan bakal calon Kepala
Desa yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa;
(6)
Dan Jika hasil Penelitian Kelengkapan
persyaratan bakal calon Kepala Desa terpenuhi lebih dari 5 (Lima) orang, maka
bakal calon Kepala Desa harus mengikuti seleksi tertulis, yang akan
dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
(7)
Waktu dan tempat penyelenggaraan
seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan berpedoman
pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
(8)
Pelaksanaan dan penilaain seleksi
tertulis dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya diumumkan secara langsung
oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
(9)
Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, Panitia Pemilihan
Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak
dipilih, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa dan diumumkan
kepada masyarakat;
(10)
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
tidak dapat mengundurkan diri dari pencalonannya, dan apabila tetap
mengundurkan diri, maka hasil perolehan suaranya dianggap tidak ada.
3.
Penetapan dan
Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa
(1) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa;
(2) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa dilakukan dengan cara
pengundian;
(3) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilakukan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa,
yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa;
(4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan
disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon
Kepala Desa;
(5) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan melalui media masa
dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
4.
Pengadaan
Surat Suara
(1)
Penentuan bentuk, model, warna dan ukuran
surat suara, surat panggilan dan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan;
(2)
Pencetakan dan Penggandaan surat suara,
surat panggilan, kotak suara dan plano penghitungan suara dilaksanakan oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan;
(3)
Jumlah
Surat suara dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5
% (Dua Koma Lima persen) untuk cadangan;
(4)
Surat suara cadangan digunakan untuk
mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara
berlangsung;
(5)
Tanda Gambar dalam surat suara yang
digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan Foto Berwarna
Setengah Badan dengan latar belakang warna putih, mengenakan pakaian bebas rapi
dan sopan, serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas;
(6)
Surat Suara memuat Nomor Urut Calon, Foto
Calon, dan Nama Asli Calon;
(7)
Posisi Nomor Urut, Foto dan Nama Asli Calon
dalam surat suara berjajar dari kiri kekanan dengan urutan sebagai berikut :
a.
Nomor Urut 1, Foto Berwarna Calon, Nama
Asli Calon Kepala Desa;
b.
Nomor Urut 2, Foto Berwarna Calon, Nama
Asli Calon Kepala Desa;
c.
Nomor Urut 3, Foto Berwarna Calon, Nama
Asli Calon Kepala Desa;
d.
Nomor Urut 4, Foto Berwarna Calon, Nama
Asli Calon Kepala Desa; dan
e.
Nomor Urut 5, Foto Berwarna Calon, Nama
Asli Calon Kepala Desa.
5.
Kampanye
(1)
Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon
Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan
dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa
sesuai dengan kondisi budaya masyarakat desa, yang materinya paling sedikit
memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
(2)
Waktu pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)
Panitia Pemilihan Desa menyusun tata tertib
kampanye untuk mengatur pelaksanaan kampanye supaya berjalan tanpa mengganggu
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(4)
Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal-hal yang
bersifat positif dan menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tidak
diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang
dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga akan
mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
(5)
Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
a.
pertemuan terbatas;
b.
tatap muka;
c.
dialog;
d.
penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e.
pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan
ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
f.
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(1) Pelaksana Kampanye dilarang :
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik
lndonesia;
c. menghina seseorang, agama,
suku, ras, golongan, calon Kepala Desa dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang
lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
h. menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i.
membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari
gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
j.
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye.
(2)
Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan :
a.
Kepala Desa;
b.
Perangkat Desa; dan
c.
anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD).
(3)
Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye
sebagaimana dikenakan sanksi :
a.
peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b.
penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
6.
MASA TENANG
Masa tenang pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh
Bupati.
F.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
1.
Persiapan pemungutan suara
a.
Pengadaan
bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan
peralatan lainnya serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan;
b.
Pemungutan suara dilakukan dengan
memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
c.
Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh
Ketua Panitia Pemilihan Desa;
d.
Pemilihan
Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB, atau
berdasarkan kesepakatan para saksi calon Kepala Desa;
e.
Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara
(TPS) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan mempertimbangkan jumlah
pemilih per RW atau gabungan RW;
f.
Lokasi Tempat
Pemungutan Suara (TPS) terpusat pada satu tempat yang
mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil;
g.
Lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta jumlah
pintu masuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Desa;
h.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah
ganjil;
i.
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan
para Calon Kepala Desa dapat berada ditempat pemungutan suara yang telah
ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
j.
Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan
oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), disaksikan oleh Panitia Pemilihan Desa dan
dapat disaksikan juga oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
k.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) sebelum memulai pemungutan suara melakukan kegiatan sebagai berikut :
1.
pembukaan kotak suara;
2.
pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3.
memperlihatkan kepada pemilih, calon
Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa bahwa kotak suara benar-benar telah
kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di
tempat yang telah ditentukan;
4.
pengidentifikasian jenis dokumen dan
peralatan;
5.
penghitungan jumlah setiap jenis
dokumen dan peralatan; dan
6.
pemeriksaan bilik suara serta
kelengkapan alat pencoblosan.
l.
Kegiatan tersebut dapat hadiri oleh calon
Kepala Desa, saksi dari calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan warga masyarakat dan dibuatkan Berita Acara yang di tandatangani oleh Ketua
Panitia Pemilihan Desa dan paling sedikit di tanda tangani 2 (dua) orang
anggota Panitia Pemilihan Desa serta dapat di tanda tangani oleh saksi dari
masing-masing calon Kepala Desa serta dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Panitia Pengawas;
m.
Panitia Pemilihan Desa mendistribusikan
surat suara ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara
(TPS), sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang
terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap Tempat
Pemungutan Suara (TPS), kecuali surat suara cadangan
tetap berada di meja Ketua Panitia Pemilihan Desa.
n.
Kegiatan tersebut dibuatkan Berita Acara
yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dan sekurang-kurangnya 2
(dua) anggota Panitia Pemilihan Desa serta ditandatangani oleh Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);.
o.
Panitia Pemilihan Desa dan/atau Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan penjelasan mengenai tata cara
pemungutan suara.
2.
Proses pemungutan suara
1.
Pemilih yang sudah hadir menyerahkan
surat panggilan pemilih kepada petugas penjaga pintu masuk.
2.
Dalam pemberian suara diberi kesempatan
oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
3.
Petugas penjaga pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) memeriksa
kesesuaian surat panggilan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT),
memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta
memberikan tanda centang ( ü ) pada Daftar Kehadiran Pemilih untuk
masing-masing pintu masuk Tempat Pemungutan Suara
(TPS);
4.
Daftar kehadiran pemilih hanya
berfungsi sebagai alat bantu dalam penetapan batas akhir pemungutan suara.
5.
Apabila surat panggilan telah sesuai
dengan daftar pemilih tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih,
anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara
kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan
memberikan suaranya.
6.
Jika surat panggilan pemilih hilang,
tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan memperlihatkan KTP
atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada petugas penjaga pintu masuk,
pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih
yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang disediakan untuk itu.
7.
Apabila menerima surat suara yang
ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat
suara pengganti hanya satu kali.
8.
Apabila terdapat kekeliruan dalam cara
memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia,
kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
9.
Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang
mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dibantu
oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. Atas permintaan pemilih
tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia
menugaskan anggota panitia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau
orang lain untuk memberikan bantuan bagi pemilih yang tidak dapat berjalan atau
pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
10.
Anggota panitia atau orang lain yang
membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
11.
Pemilih memasukkan surat suara yang
telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
12.
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1(satu) lembar
surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
13.
Pemilih yang telah memasukkan surat
suara, sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah
satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah
memberikan suaranya.
3.
Penghitungan Suara
(1)
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan
sah apabila:
a.
surat suara ditandatangani basah oleh
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
b.
tanda coblos hanya terdapat pada 1
(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c.
tanda coblos terdapat dalam salah satu
kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah
ditentukan;atau
d.
tanda coblos lebih dari satu, tetapi
masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama
calon; atau
e.
tanda coblos terdapat pada salah satu
garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(2)
Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah pemungutan suara
berakhir;
(3)
Sebelum perhitungan suara di mulai
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Panitia Pemilihan Desa
terlebih dahulu menghitung :
a.
Jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk Tempat Pemungutan Suara
(TPS);
b.
Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
c.
Jumlah surat suara yang dikembalikan
oleh pemilih karena rusak
(4)
Penggunaan surat suara tambahan dalam
penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan sekurang - kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
(5)
Perolehan surat suara yang sah adalah
surat suara yang berada dalam kotak suara.
(6)
Penghitungan suara, dilakukan dan selesai
di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang
dapat dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan warga masyarakat (saksi calon Kepala Desa harus membawa surat mandat dari
calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS));
(7)
Setelah selesai penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia
Pemilihan Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan suara berdasarkan surat
suara yang ada di dalam kotak suara yang ditandatangani oleh panitia serta
dapat ditandatangani oleh saksi calon;
(8)
Apabila Berita Acara tidak ditandatangani
oleh saksi calon, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.
(9)
Panitia Pemilihan Desa memberikan salinan
Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon Kepala
Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
(10)
Berita Acara beserta kelengkapannya
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak
suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(11)
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia
Pemilihan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
(12)
Perlengkapan
pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor desa atau di tempat
lain yang terjamin keamanannya.
(13)
Berita Acara hasil perhitungan suara di
masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Desa dan disaksikan
oleh para saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat di
lokasi pemungutan suara;
(14)
Hasil rekapitulasi perhitungan suara di
umumkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
G. PENETAPAN
1.
Penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, calon Kepala Desa
terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di
menangkan oleh calon Kepala Desa masing-masing dan jika jumlah Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang dimenangkan masing-masing calon Kepala Desa sama,
maka Kepala Desa terpilih ditentukan dengan cara jumlah pemilih terbanyak pada
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimenangkannya.
2.
Tahapan
Penetapan Kepala Desa Terpilih
(1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan calon Kepala
Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 7 (Tujuh)
hari setelah pemungutan suara.
(2) Berdasarkan laporan calon Kepala Desa terpilih Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati
melalui camat, paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa;
(1) Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan
Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan
dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3.
Pelantikan Kepala Desa
(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala
Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya
Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak, pada
waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan dapat
di saksikan oleh masyarakat.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih
mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya
bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
H. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
1.
Mekanisme Pengaduan
(1)
Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.
(2)
Laporan disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat
7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
a.
nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat
kejadian perkara;
c.
nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat
saksi-saksi; dan
e.
uraian kejadian.
(3) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang
diterima dan putusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
(4) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan
dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan, dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari sejak laporan diterima.
(5) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur
pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas. Namun Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana,
penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
(6) Laporan yang mengandung unsur pidana, yang telah memperoleh putusan
Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon
Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan
pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati.
2.
Penyelesaian Sengketa
1) Panitia Pengawas
menyelesaikan sengketa melalui tahapan
berikut :
a. mempertemukan
pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan;
dan
b. dalam hal tidak
tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan, paling lambat 14
(empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
2)
Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur
pidana, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3)
Permasalahan pemilihan kepala desa
diselesaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa, Kecamatan dan
Kabupaten;
4)
Dalam hal terjadi perselisihan hasil
pemilihan Kepala Desa, yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa dan
Kecamatan, maka Bupati dapat menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan
pertimbangan saran Panitia Pemilihan Kabupaten.
I.
PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, secara
teknis operasional disesuaikan pelaksanaannya namun tetap mengacu pada
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian
Kepala Desa.
BUPATI
SERANG,
A. TAUFIK
NURIMAN










