Wednesday, 3 June 2015

PERBUP SERANG NO.15 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA




BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR   TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,
Menimbang    :  a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan untuk memberikan pemahaman kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibuat Pedoman Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
                          b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat      : 1.   Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5657);
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539);
7.   Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
8.  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor .......).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI  SERANG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.     Daerah adalah Kabupaten Serang.
2.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.     Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4.     Bupati adalah Bupati Serang.
5.     Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Serang di Wilayah Kerjanya.
6.     Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.     Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
8.     Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.     Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11.  Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.


12.Rukun………
12.  Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
13.  Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14.  Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15.  Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16.  Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17.  Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.  Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melibatkan unsure Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
19.  Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.  Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Ssrang.
22.  Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat berasal dari PNS, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu .
23.  Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.  Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25.  Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26.  Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27.  Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.  Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
29.  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
BAB II...........
BAB II
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1)   Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Serang, dan paling banyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun yaitu dengan pembagian sebagai berikut : Gelombang Kesatu Tahun 2015, Gelombang Kedua Tahun 2017, dan Gelombang Ketiga Tahun 2019.
(2)   Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
a.                                          persiapan;
b.                            pencalonan;
c.                            pemungutan suara; dan
d.                            penetapan.
(3)   Jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Biaya Pemilihan Kepala Desa
Pasal 3
(1)   Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalokasikan biaya pemilihan Kepala Desa melalui bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Pemilihan Desa.
(2)   Panitia Pemilihan Desa dengan dipandu Panitia Pemilihan Kecamatan menyusun perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa.
(3)   Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa
Pasal 4
(1)   Panitia Pemilihan Desa menggunakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang untuk membiayayi pemilihan Kepala Desa sesuai perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Bupati melalui Camat.
(2)   Besaran bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dan proporsional yaitu dengan menghitung jumlah hak pilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati




Bagian  ............
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 4
(1)   Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten di bentuk dan ditetapkan oleh  Bupati.
(2)   Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Bagian terkait.
(3)   Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
a.             merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Serang ;
b.             melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa;
c.              melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
d.             melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
e.              memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
f.               melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
Pasal 5
(1)   Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2)   Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari :
a.  Camat  sebagai Penanggungjawab;
b.   1 (Satu) orang Ketua;
c.   1 (Satu) orang Sekretaris;
d.   1 (Satu) orang Bendahara;
e.   2 (Dua) orang Anggota terdiri dari :
1.  1 (Satu) orang Koordinator Panitia Pengawas berasal dari unsur Koramil; dan
2.  1 (Satu) orang Wakil Koordinator Panitia Pengawas berasal dari unsur Polsek.
(3)   Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan :
a.  memfasilitasi pencetakan surat suara, surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan administrasi lainnya;
b.  menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
c.   melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4)  Selain ...........

(4)   Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3) diatas, Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai fungsi :
a.  melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Desa;
b.  membantu Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
c.  memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
d.  memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan desa;
e.  melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
f.   membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.
Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pengawas
Pasal 6
(1)   Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, selain diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, maka Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 14 (Empat Belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih.
(2)   Susunan Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
a.  1 (Satu) orang perangkat Kecamatan;
b.                                           1 (Satu) orang anggota Koramil;
c.                                           1 (Satu) orang anggota Polsek;
d.                                           1 (Satu) orang perangkat Desa; dan
e.  1 (Satu) orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
(3)   Panitia Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a.  memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
b.  mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
c.  menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
d.  menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
e.  meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
f.   menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.


(4). Dalam …….
(4)   Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak diantara calon Kepala Desa dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
Paragraf 4
Pembentukan Panitia Pemilihan Desa
Pasal 7
(1)   Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya di sebut Panitia Pemilihan desa di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati.
(2)   Tata Cara Pembentukan :
a.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa setempat dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Desa;
b.  Pembentukan dan penunjukan Panitia Pemilihan Desa harus mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman setiap Panitia Pemilihan Desa.
c.  Panitia Pemilihan Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
d.  Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat ditunjuk sebagai Panita Pemilihan Desa.
e.  Setelah terbentuk Panitia Pemilihan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
f.   Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Desa, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
1.     Ketua;
2.     Wakil Ketua;
3.     Sekretaris;
4.     Bendahara; dan
5.     5 (lima) orang Anggota
g.  Setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
h. Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
i.   Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

j. masa …..
j.   masa kerja Panitia Pemilihan Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
k.   laporan pembentukan Panitia Pemilihan Desa disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 8
(1)   Panitia Pemilihan Desa mempunyai tugas :
a.             merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
b.             menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c.              merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
d.             mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
e.              melakukan pemukhtahiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
f.               melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
g.             menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
h.             menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
i.               melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
j.               menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
k.             menetapkan tata cara kampanye;
l.               membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan susunan Ketua dan Anggota untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
m.   mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
n.             menetapkan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
o.             melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
p.             menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
q.             menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
r.              melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.



(2).Dalam ……


(2)   Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Desa sebagaimana angka 3) diatas, Panitia Pemilihan Desa dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, yang terdiri dari :
a.                   Tim pelaksana kegiatan pemukhtahiran jiwa pilih;
b.                                        Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal calon;
c.   Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 9
Persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal    April 2015
BUPATI SERANG,
         

                            A. TAUIFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal  April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


              LALU ATHARUSSALAM R
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG  TAHUN 2015 NOMOR


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR      TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SERANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN SERANG

A.    PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SECARA SERENTAK DAN BERGELOMBANG    
(1)           Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten Serang, dan paling banyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 6 (Enam) Tahun, dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun yaitu dengan pembagian sebagai berikut : Gelombang Kesatu Tahun 2015, Gelombang Kedua Tahun 2017, dan Gelombang Ketiga Tahun 2019.
(2)           Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang dilaksanakan melalui tahapan :
a.     persiapan;
b.     pencalonan;
c.     pemungutan suara; dan
d.     penetapan.
(3)           Jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang ditetapkan oleh Bupati.
B.       BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
(1)  Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalokasikan biaya pemilihan Kepala Desa melalui bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Pemilihan Desa.
(2)      Panitia Pemilihan Desa dengan dipandu Panitia Pemilihan Kecamatan menyusun perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa.
(3)      Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
(4)      Panitia Pemilihan Desa menggunakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang untuk membiayayi pemilihan Kepala Desa sesuai perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Bupati melalui Camat.
(5)      Besaran bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dan proporsional yaitu dengan menghitung jumlah hak pilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C.PEMBENTUKAN …..
C.       PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS
1.        Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten
(1)  Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten di bentuk dan ditetapkan oleh  Bupati.
(2)  Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Bagian terkait.
(3)  Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas :
(4)  merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Serang ;
(5)  melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Desa;
(6)  melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
(7)  melaksanakan pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa;
(8)  memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa; dan
(9)  melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
2.        Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
(1)  Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2)  Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari :
a.    Camat  sebagai Penanggungjawab;
b.   1 (Satu) orang Ketua;
c.    1 (Satu) orang Sekretaris;
d.   1 (Satu) orang Bendahara;
e.    2 (Dua) orang Anggota terdiri dari :
1). 1 (Satu) orang Koordinator Panitia Pengawas berasal dari unsur Koramil; dan
2). 1 (Satu) orang Wakil Koordinator Panitia Pengawas berasal dari unsur Polsek.
3.        Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan :
a.             memfasilitasi pencetakan surat suara, surat panggilan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan administrasi lainnya;
b.             menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
c.             melakukan evaluasi, pelaporan dan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.


4.Selain ………
4.        Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3) diatas, Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai fungsi :
(1)            melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Desa;
(2)            membantu Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
(3)            memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
(4)            memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan desa;
(5)            melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
(6)            membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.
5.        Pembentukan Panitia Pengawas
1) Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, selain diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, maka Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 14 (Empat Belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih.
2)     Susunan Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
a.1 (Satu) orang perangkat Kecamatan;
b.1 (Satu) orang anggota Koramil;
c.1 (Satu) orang anggota Polsek;
d.1 (Satu) orang perangkat Desa; dan
e.1 (Satu) orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
3) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
(1)      memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
(2)      mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
(3)      menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
(4)      menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
(5)      meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
(6)      menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.
4)Dalam ........

4)  Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib menjaga netralitas/tidak memihak diantara calon Kepala Desa dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.
2.         Pembentukan Panitia Pemilihan Desa
1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya di sebut Panitia Pemilihan desa di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati.
2)           Tata Cara Pembentukan :
(1)               Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa setempat dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Desa; dan
(2)               Pembentukan dan penunjukan Panitia Pemilihan Desa harus mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman setiap Panitia Pemilihan Desa.
(3)               Panitia Pemilihan Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
(4)               Penjabat Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat ditunjuk sebagai Panita Pemilihan Desa.
(5)               Setelah terbentuk Panitia Pemilihan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
(6)               Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Desa, paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari :
1.   Ketua;
2.   Wakil Ketua;
3.   Sekretaris;
4.   Bendahara; dan
5.   5 (lima) orang Anggota
(7)                Setiap Anggota Panitia Pemilihan Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(8)                Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

(9)Sumpah…..
(9)                Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral – netralnya dan seadil – adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
(10)      Masa kerja Panitia Pemilihan Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
(11)      Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Desa disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat.
3)    Panitia Pemilihan Desa mempunyai tugas :
(1)      merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
(2)      menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
(3)      merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa  kepada Bupati melalui camat;
(4)      mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
(5)       melakukan pemukhtahiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
(6)       melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
(7)       menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
(8)       menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
(9)       melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
(10)  menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
(11)   menetapkan tata cara kampanye;
(12)   Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan susunan Ketua dan Anggota untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
(13)   mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
(14)   menetapkan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
(15)   melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
(16)   menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);
(17)   Mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
(18)   menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
(19)   melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
4)       Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Desa sebagaimana angka 3) diatas, Panitia Pemilihan Desa dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, yang terdiri dari :
a.    Tim pelaksana kegiatan pemukhtahiran jiwa pilih;
b.   Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal calon;
c.    Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.

D.       PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
1.        Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa
(1)           Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Desa, masing - masing menyusun perencanaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Serang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)           Penyusunan rencana kebutuhan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disesuaiakan menurut urusan Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa dengan uaraian sebagai berikut : 
(1)      Urusan Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :
a.  pengadaan surat suara dan surat panggilan;
b.  pencetakan plano penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
c.               pengadaan kotak suara;
d.  honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas;
e.  biaya operasional  Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pengawas (biaya transportasi, makan minum, ATK, foto copy dll); dan
f.   biaya pengamanan per Desa.
(2)      Urusan Panitia Pemilihan Desa meliputi :
1.  honorarium Panitia Pemilihan Desa;
2.  honorarium Tim Pelaksana Kegiatan :
-     Tim pelaksana kegiatan pemukhtahiran jiwa pilih;
-     Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal calon;
-     Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi Keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;dan
-     Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS).
3.        Biaya pengadaan kelengkapan peralatan pemilihan Kepala Desa (bilik suara, kursi, meja, tenda, papan sosialisasi calon Kepala Desa, sound system/pengeras suara, ATK dll);
4.        biaya operasional  Panitia Pemilihan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (biaya transportasi, makan minum, ATK, foto copy dll).
3.         Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa.
4.         Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
5.         Biaya pemilihan Kepala Desa akan disalurkan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Pemilihan Kecamatan dan  Desa sesuai urusan dan uaraian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
6.         Panitia Pemilihan Kecamatan dan  Desa menggunakan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa dan mempertanggung jawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.         Biaya Pemilihan Kepal Desa untuk Panitia Pemilihan Kecamatan di biayai melalui DPA SKP Kecamatan.

2.        Penetapan Pemilih
1)        Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilhan Kepala Desa (DP4) yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) daerah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang; dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
(1)      Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah;
(2)      Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
(3)      Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(4)      Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2)        Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Kepala Desa (DP4) per desa di cetak oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
3)        Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Desa oleh Panitia Pemilihan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.         Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (Tujuh Belas) tahun;
b.        Belum berumur 17 (Tujuh Belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c.         Telah meninggal dunia;
d.        Pindah domisili ke desa lain; atau
4)        Belum terdaftar (penduduk Desa bersangkutan yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetapi memenuhi kriteria sebagaimana angka (1) dan angka (2) diatas, atau nyata-nyata betempat tinggal di Desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan keterangan RT/RW)
5)        Hasil pemutakhiran daftar pemilih, disusun dan di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat  yang mudah dijangkau masyarakat, selama 3 (tiga) hari.
6)        Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya, atau dapat juga memberikan informasi yang meliputi :
a.        pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b.        pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
c.         pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
d.        pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
7)        Usulan perbaikan dan informasi pemilih atau anggota keluarga, merupakan dasar perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
8)        Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar, dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, untuk dimasukan sebagai pemilih tambahan.
9)        Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat - tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam Jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
10)     Panitia Pemilihan Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
11)     Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. selama jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
12)     Untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk masing-masing TPS, sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
13)     Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada kolom keterangan "meninggal dunia".

E.       PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA
1.        Pengumuman Dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
(1)           Panitia Pemilihan Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat paling sedikit memuat tempat dan waktu pendaftaran.
(2)           Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan pada waktu jam kerja yaitu dimulai pada jam 08.00 WIB s/d jam 16.00 WIB setiap hari.
(3)           Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (Dua) orang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (Dua Puluh) hari.
(4)    Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 20 (Dua Puluh) hari tetap kurang dari 2 (Dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(5)           Calon kepala Desa yaitu penduduk desa setempat wajib memenuhi persyaratan :
(1)   Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan berupa KTP atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
(2)   Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
(3)   Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup
(4)   Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah di verifikasi oleh dinas/ instansi terkait. Hasil verifikasi dimaksud dituangkan dalam bentuk Surat keterangan yang di terbitkan oleh dinas/kantor tingkat Kabupaten.
(5)   Berusia paling rendah sudah genap 25 (Dua Puluh Lima) tahun dan paling tinggi genap 58 (Lima Puluh Delapan) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat tingkat Kabupaten yang menerbitkannya.
(6)   Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
(7)   Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal/ rumah di Desa setempat paling kurang 1 ( satu ) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK), dan tanggal penerbitanya terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(8)   Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Pengadilan Negeri.
(9)   Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.
(10)   Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri.
(11)   Berbadan sehat, bebas narkoba dan minuman keras yang dibuktikan dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh pimpinan RSUD dr. Drajat Prawiranegara berdasarkan hasil medical chek up, tes narkoba dan psikotes.
(12)   Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat keterangan yang diterbitkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
(13)   Berkelakukan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres.
(6)   Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatas,  juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(7)   Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga telah mengabdi sebagai Sekretaris Desa sekurang kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
(8)   Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa,  dan diber cuti serta sekurang-kurangnya  telah mengabdi sebagai Perangkat Desa selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
(9)   Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, harus mengundurkan diri dari keanggotaanya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai cukup dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(10)                Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatas, juga harus mendapatkan Surat Rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
2.        Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Dan Penetapan Serta Pengumuman Nama Calon Kepala Desa
(1)      Penelitian, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (Dua Puluh) hari.
(2)      Panitia Pemilihan Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan melakukan klarifikasi kepada Instansi/Lembaga yang mengeluarakan dokumen bersama Panitia Pengawas.
(3)      Penelitian Kelengkapan persyaratan bakal calon meliputi :
a.             Surat Keterangan sebagai warga negara Indonesia;
b.             Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.             Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.             Legalisasi ijazah atau surat keterangan pendidikan formal atau kesetaraan atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, dan untuk ijazah yang terbitkan oleh sekolah/dinas/kantor/penyelenggara pendidikan yang berada diluar wilayah Kabupaten Serang, hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Kantor Tingkat Kabupaten Serang;
e.             Legalisasi Akta Kelahiran;
f.              Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
g.             Legalisasi kartu tanda penduduk;
h.            Surat Keterangan bertempat tinggal di Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i.              Surat Keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
j.                  Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri dan kejaksaan negeri;
k.                Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.                  Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK);
m.              Surat Keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba;
n.                Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
o.                Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
p.                Surat Ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari Perangkat Desa, Sekretaris Desa PNS, dan PNS;
q.                Surat Rekomendasi Inspektorat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dan telah melaksanakan Riksus;
r.                 Surat Peryataan pengunduran diri bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD; dan
s.                 Surat Keterangan telah mengabdi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa, dan Sekretaris Desa PNS;
(4)      Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan;
(5)      Apabila hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa terpenuhi, Panitia menetapkan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa;
(6)      Dan Jika hasil Penelitian Kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa terpenuhi lebih dari 5 (Lima) orang, maka bakal calon Kepala Desa harus mengikuti seleksi tertulis, yang akan dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
(7)      Waktu dan tempat penyelenggaraan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
(8)      Pelaksanaan dan penilaain seleksi tertulis dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya diumumkan secara langsung oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
(9)      Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan telah dinyatakan lulus seleksi tertulis, Panitia Pemilihan Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa dan diumumkan kepada masyarakat;
(10)   Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dapat mengundurkan diri dari pencalonannya, dan apabila tetap mengundurkan diri, maka hasil perolehan suaranya dianggap tidak ada.
3.        Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa
(1)      Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa;
(2)      Penentuan nomor urut calon Kepala Desa dilakukan dengan cara pengundian;
(3)      Pengundian nomor urut calon Kepala Desa dilakukan  secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa, yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa;
(4)      Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa;
(5)      Panitia Pemilihan Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
4.        Pengadaan Surat Suara
(1)            Penentuan bentuk, model, warna dan ukuran surat suara, surat panggilan dan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
(2)            Pencetakan dan Penggandaan surat suara, surat panggilan, kotak suara dan plano penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
(3)            Jumlah Surat suara dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua Koma Lima persen) untuk cadangan;
(4)            Surat suara cadangan digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung;
(5)            Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan Foto Berwarna Setengah Badan dengan latar belakang warna putih, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan, serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas;
(6)            Surat Suara memuat Nomor Urut Calon, Foto Calon, dan Nama Asli Calon;
(7)            Posisi Nomor Urut, Foto dan Nama Asli Calon dalam surat suara berjajar dari kiri kekanan dengan urutan sebagai berikut :
a.  Nomor Urut 1, Foto Berwarna Calon, Nama Asli Calon Kepala Desa;
b.  Nomor Urut 2, Foto Berwarna Calon, Nama Asli Calon Kepala Desa;
c.  Nomor Urut 3, Foto Berwarna Calon, Nama Asli Calon Kepala Desa;
d.  Nomor Urut 4, Foto Berwarna Calon, Nama Asli Calon Kepala Desa; dan
e.  Nomor Urut 5, Foto Berwarna Calon, Nama Asli Calon Kepala Desa.
5.        Kampanye
(1)   Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa sesuai dengan kondisi budaya masyarakat desa, yang materinya paling sedikit memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
(2)   Waktu pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)   Panitia Pemilihan Desa menyusun tata tertib kampanye untuk mengatur pelaksanaan kampanye supaya berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(4)   Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
(5)   Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
a.    pertemuan terbatas;
b.   tatap muka;
c.    dialog;
d.   penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e.    pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
f.     kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)   Pelaksana Kampanye dilarang :
a.  mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia;
b.  melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia;
c.  menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
d.  menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e.  mengganggu ketertiban umum;
f.   mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
g.  merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i.   membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
j.   menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
(2)   Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
a.     Kepala Desa;
b.     Perangkat Desa; dan
c.     anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD).
(3)   Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dikenakan sanksi :
a.      peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b.     penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
6.        MASA TENANG
Masa tenang pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh Bupati.

F.        PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1.        Persiapan pemungutan suara
a.             Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
b.             Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara;
c.             Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa;
d.             Pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB, atau berdasarkan kesepakatan para saksi calon Kepala Desa;
e.             Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan mempertimbangkan jumlah pemilih per RW atau gabungan RW;
f.              Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpusat pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
g.             Lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta jumlah pintu masuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan  Desa;
h.            Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah ganjil;
i.              Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa dapat berada ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
j.                  Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), disaksikan oleh Panitia Pemilihan Desa dan dapat disaksikan juga oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
k.                Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum memulai pemungutan suara melakukan kegiatan sebagai berikut :
1.  pembukaan kotak suara;
2.  pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3.  memperlihatkan kepada pemilih, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
4.  pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
5.  penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
6.  pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan. 
l.                  Kegiatan tersebut dapat hadiri oleh calon Kepala Desa, saksi dari calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga masyarakat dan dibuatkan Berita Acara yang di tandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dan paling sedikit di tanda tangani 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Desa serta dapat di tanda tangani oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa serta dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas;
m.              Panitia Pemilihan Desa mendistribusikan surat suara ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Ketua Panitia Pemilihan Desa.
n.                Kegiatan tersebut dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Desa serta ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);.
o.                Panitia Pemilihan Desa dan/atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

2.                                Proses pemungutan suara
1.     Pemilih yang sudah hadir menyerahkan surat panggilan pemilih kepada petugas penjaga pintu masuk.
2.     Dalam pemberian suara diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
3.     Petugas penjaga pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) memeriksa kesesuaian surat panggilan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang ( ü ) pada Daftar Kehadiran Pemilih untuk masing-masing pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4.     Daftar kehadiran pemilih hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penetapan batas akhir pemungutan suara.
5.     Apabila surat panggilan telah sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
6.     Jika surat panggilan pemilih hilang, tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan memperlihatkan KTP atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada petugas penjaga pintu masuk, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan Pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang disediakan untuk itu.
7.     Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
8.     Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
9.     Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi pemilih yang tidak dapat berjalan atau pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
10.  Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
11.  Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
12.  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1(satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
13. Pemilih yang telah memasukkan surat suara, sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.
3.        Penghitungan Suara
(1)                 Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
a.  surat suara ditandatangani basah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
b.  tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c.  tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;atau
d.  tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e.  tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(2)           Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah pemungutan suara berakhir;
(3)           Sebelum perhitungan suara di mulai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Panitia Pemilihan Desa terlebih dahulu menghitung :
a.     Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
b.     Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
c.     Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
(4)           Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan  sekurang - kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
(5)           Perolehan surat suara yang sah adalah surat suara yang berada dalam kotak suara.
(6)           Penghitungan suara, dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dapat dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga masyarakat (saksi calon Kepala Desa harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS));
(7)           Setelah selesai penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan suara berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara yang ditandatangani oleh panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
(8)           Apabila Berita Acara tidak ditandatangani oleh saksi calon, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sah.
(9)           Panitia Pemilihan Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
(10)           Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(11)           Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
(12)           Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
(13)           Berita Acara hasil perhitungan suara di masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Desa dan disaksikan oleh para saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat di lokasi pemungutan suara;
(14)           Hasil rekapitulasi perhitungan suara di umumkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
G.       PENETAPAN
1.        Penetapan Calon  Kepala Desa Terpilih
(1)   Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2)   Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di menangkan oleh calon Kepala Desa masing-masing dan jika jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimenangkan masing-masing calon Kepala Desa sama, maka Kepala Desa terpilih ditentukan dengan cara jumlah pemilih terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimenangkannya.
2.        Tahapan Penetapan Kepala Desa Terpilih
(1)  Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(2)  Berdasarkan laporan calon Kepala Desa terpilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat,  paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa;
(1)       Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3.         Pelantikan Kepala Desa
(1)     Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)     Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan dapat di saksikan oleh masyarakat.
(3)     Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

H.       MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
1.     Mekanisme Pengaduan
(1)   Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.
(2)   Laporan disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
a.     nama dan alamat pelapor;
b.     waktu dan tempat kejadian perkara;
c.     nama dan alamat pelanggar;
d.     nama dan alamat saksi-saksi; dan
e.     uraian kejadian.
(3)   Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan putusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
(4)   Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
(5)   Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas. Namun Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
(6)   Laporan yang mengandung unsur pidana, yang telah memperoleh putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon Kepala Desa terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati.
2.     Penyelesaian Sengketa
1)     Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa  melalui tahapan berikut :
a.     mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan
b.     dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
2)     Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3)     Permasalahan pemilihan kepala desa diselesaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten;
4)     Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa dan Kecamatan, maka Bupati dapat menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan saran Panitia Pemilihan Kabupaten.
I.         PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, secara teknis operasional disesuaikan pelaksanaannya namun tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BUPATI SERANG,



A. TAUFIK NURIMAN



0 comments:

Post a Comment